Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah mengatur kegiatan lembaga keuangan untuk mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera berdasarkan Syari’at Islam. Qanun ini merupakan tindak lanjut dari Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 yang mewajibkan lembaga keuangan di Aceh beroperasi sesuai prinsip syariah. Berlaku sejak 4 Januari 2019, lembaga keuangan di Aceh wajib menyesuaikan dalam waktu 3 tahun.

Qanun ini berlaku untuk berbagai pihak, termasuk orang beragama Islam yang tinggal di Aceh atau melakukan transaksi di wilayah Aceh, serta badan hukum yang bertransaksi keuangan di Aceh. Selain itu, non-Muslim, badan usaha, dan/atau badan hukum yang melakukan transaksi keuangan dengan Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota juga berada di bawah cakupan qanun ini. Penerapan qanun ini menyebabkan lembaga keuangan di Aceh menghentikan operasinya atau mengubah transaksi mereka ke sistem syariah. 

Persemakmuran Bangsa-Bangsa (Commonwealth of Nations) adalah organisasi yang terdiri dari negara-negara yang kebanyakan merupakan bekas jajahan Inggris. Organisasi ini dibentuk untuk mempererat kerja sama di bidang politik, ekonomi, pendidikan, dan budaya antar anggotanya. Saat ini, terdapat 56 negara anggota Persemakmuran, termasuk negara-negara besar seperti Australia, Kanada, India, Afrika Selatan, dan Malaysia. Persemakmuran dianggap sebagai simbol persatuan dan kerja sama di antara negara-negara anggotanya. Namun, pandangan mengenai peran dan relevansi organisasi ini di era modern bervariasi. Ada yang melihatnya sebagai platform penting untuk menjalin hubungan perdagangan dan diplomasi. Di sisi lain, organisasi ini juga mencerminkan sejarah panjang hubungan antara Inggris dan bekas wilayah koloninya.

Jumlah limbah peralatan listrik dan elektronik (umum dikenal sebagai WEEE atau limbah elektronik) yang dihasilkan setiap tahun di negara maju meningkat dengan cepat. Limbah ini mencakup berbagai perangkat seperti ponsel, komputer, televisi, peralatan rumah tangga, lampu, serta perangkat medis dan panel fotovoltaik. Beberapa negara maju (sebagai contoh tapi tidak terbatas; Amerika, UK, dan Kanada) melakukan ekspor limbah elektronik ke negara berkembang  (sebagai contoh tapi tidak terbatas; Ghana,

Panitia Besar (PB) PON wilayah Aceh mengalami pembatalan sepihak dari vendor katering sebanyak 3.000 paket, yang merugikan dan mencoreng nama baik PB PON. Hal ini disebabkan oleh belum dicairkannya bantuan insentif untuk kegiatan produksi katering oleh PB PON, meskipun kegiatan telah berjalan selama lima hari. Sementara itu, produksi harus tetap berjalan, sehingga vendor katering terpaksa melakukan pendanaan secara mandiri untuk kelangsungan produksi

Pendapatan Dasar Universal/ Universal Basic Income (UBI) adalah konsep kebijakan keuangan di mana pemerintah memberikan sejumlah uang secara berkala dan tanpa syarat kepada semua warga negara atau penduduk, tanpa memandang pendapatan, status pekerjaan, atau faktor lainnya.